Awal mula
kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi ini diperkenalkan di Inggris pada
abad pertengahan. Misi utama berkoperasi yaitu untuk menolong kaum buruh dan
petani dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi.
Didalam negara berkembang, koperasi dihadirkan untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat dalam kerangka untuk membangun institusi yang dapat menjadi mitra
negara dalam menggerakkan pembangungan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
ini kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan ditujuan negara dan gerakan
koperasi ditonjolkan oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa itu
sendiri.
Menurut data dari ICA, sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi. Pada
tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari
hampir 3 miliar orang atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh
perusahaan-perusahaan koperasi.
Untuk menggelar Lokakarya Regional, ILO mempunyai inisiatif tentang peran
koperasi dalam penanggulangan kemiskinan yang sangat diperlukan untuk
mempengaruhi perubahan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan negara
khususnya di negara-negara berkembang. Di negara berkembang koperasi banyak
terjadi didalam sektor perbankan dan asuransi. Dari perspektif statistik,
koperasi di Asia Pasifik telah membuat trobosan signifikan untuk kemajuan
gerakan koperasi global. Namun, India, Sri Lanka dan Filipina telah menerima
bahwa mereka sebagai gerakan dari negara-negara berkembang yang menawarkan
produktif lapangan kerja bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan dimana
prakteknya didokumentasikan dengan baik.
Di Negara berkembang India, 27 undang-undang koperasi adalah yang berlaku di
berbagai negara bagian dan wilayah persatuan. India juga merupakan negara
pertama di Asia yang telah diundangkan Kebijakan Co-operative baru pada tahun
2002.
Di Indonesia Koperasi diperkenalkan pada awal abad 20 dan dalam perkembangannya
saat ini koperasi mempunyai makna yang bersifat ambivalent, yaitu koperasi
sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai jiwa dan semangat berusaha. Gerakan
Koperasi sendiri pertama kali dideklarasikan pada tanggal 14 Juli 1947.
Peran dari koperasi di Indonesia merupakan lembaga kehidupan rakyat
Indonesia yang tidak lepas dari Ideologi Pancasila dan UUD 45. Tujuan utama
Koperasi di Indonesia untuk mengembangkan kesejahteraan anggota tetapi ada
tujuan utama lainnya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan maklmur
material dan spiritual.
KOPERASI
NEGARA INDONESIA
SEJARAH KOPERASI
DI INIDONESIA
Sejarah singkat
gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari
usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat
kaya.Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan
ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin
memuncak.Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi
terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara
spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia
sesamanya.
Pada tahun 1896
seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan
sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh
keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat
oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud
Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita
semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang
asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil
mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan
Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan
Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena
mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan
mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun
mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan
pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada
musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu
menjadi Koperasi Kredit Padi.Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu
berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa
tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung
desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang
kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha
Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.
Pada zaman Belanda
pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum
ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan
dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum
ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah
jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan
politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan
yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Mengantisipasi
perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan
Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927
dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur
Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933,
Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan
Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi
golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun
1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada
tataran kehidupan berkoperasi
Pada tahun 1908,
Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan
koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat
peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927
Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927
dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan
ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri
Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun
1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk
yang kedua kalinya.Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang
lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan
mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk
mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia
merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian
ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral
Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya
(Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).
Koperasi di
Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Yaitu Program
pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD,lalu
Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi
fungsional lainnya; dan, Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam
koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang
berkembang. Kemudian dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis
sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar
bagi penduduk Indonesia. Sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor
pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Bahkan
koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil
ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran
kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain- lain
sampai pada penciptaan monopoli baru. Dalam pandangan pengamatan internasional
Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara
terbatas seperti disektor pertanian.
JENIS-JENIS
KOPERASI
Jenis jenis
koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan aktivitas dan kepentingan ekonomi
anggotanya. Jenis koperasi terdiri atas 3 jenis yaitu, koperasi produksi
(production cooperatives), koperasi konsumsi (consumer cooperatives), dan
koperasi jasa (cooperative services).
1. Koperasi
produksi
Koperasi produksi
adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen dengan
melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang barang produksi para
anggotanya. Contoh, koperasi ternak, koperasi cengkeh, koperasi kopra, koperasi
nelayan (Fishermen cooperative), dan koperasi kerajinan (arts cooperative).
2. Koperasi
konsumsi
Koperasi konsumsi
adalah jenis koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan
konsumen, bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang barang konsumsi
terutama barang kebutuhan para anggota koperasidan masyarakat sekitarnya.
Contohnya koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai republik Indonesia
(KPRI), koperasi siswa/mahasiswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI.
3. Koperasi Jasa
Koperasi konsumsi
adalah jenis koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memberi pelayanan
atau jasa kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya. contoh
koperasi asuransi, koperasi simpan pinjam ataupun koperasi perkreditan.
Jenis jenis koperasi
dapat juga dibagi atas jumlah jenis aktivitas usaha yang dimiliki. Koperasi
tersebut adalah koperasi single purpose dan koperasi multipurpose. Pengertian
koperasi single purpose adalah koperasi yang bergerak dalam satu bidang usaha
seperti hanya bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam, ada koperasi yang hanya
bergerak dalam bidang konsumsi saja. Koperasi multi purpose adalah koperasi
yang mengelola semua atau lebih dari satu bidang koperasi baik itu jasa,
konsumsi maupun produksi. Koperasi jenis multi purpose terbilang koperasi yang
sudah memiliki umur dan modal yang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas,
fungsi dan peranan anggota dalam koperasi. Contoh jenis koperasi multi purpose
adalah KUD (Koperasi Unit Desa).
Berdasarkan UU No.
25 Tahun 1992, koperasi dapat dibedakan menurut keanggotaanya, yaitu koperasi
primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang
beranggotakan orang seorang (berdasarkan ketentuan minimal 20 orang), sedangkan
koperasi sekunder adalah jenis koperasi beranggotakan badan badan hukum
koperasi (gabungan).
FUNGSI DAN PERAN
KOPERASI DI INDONESIA
Menurut
Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki
fungsi dan peranan antara lain yaitu :
a. Membangun
dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya;
b. Berperan
serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
1) Koperasi
melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. Keanggotaan bersifat
sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara
demokratis;
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara
adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. Pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal;
e. Kemandirian
2) Dalam
mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi
sebagai berikut :
a. Pendidikan perkoperasian;
b. Kerja sama antar koperasi.
KOPERASI NEGARA
MALAYSIA
SEJARAH KOPERASI
DI MALAYSIA
Sejarah kewujudan
koperasi di Malaysia ini bermula untuk membantu masyarakat di bandar dan luar
bandar yang tiada pendedahan tentang pengurusan kewangan. Maksud koperasi
Pernyataan Identiti Koperasi Kongres 1995 mendefinisikan koperasi adalah sebuah
persatuan manusia yang berautonomi, bergabung secara sukarela, berjuang untuk
memenuhi keperluan dan aspirasi bersama di dalam bidang ekonomi, sosial dan
budaya. Ia disalurkan melalui pertubuhan yang dimiliki bersama dan dikawal
secara demokratik.
Sejarah pergerakan
koperasi di tanah melayu bermula sebelum perang dunia kedua lagi. Pergerakkan
koperasi ini bermula di kawasan bandar dan juga luar bandar. Pertubuhan
koperasi ini diperkenalkan sebagai usaha kerajaan pada masa itu untuk menangani
masalah perekonomian masyarakat di Tanah Melayu terutamanya masyarakat petani
melayu. Di kawasan luar bandar pula para petani menghadapi masalah dari segi
kewangan dan ini memberi ruang kepada „orang tengah‟ mengekploitasi keadaan ini untuk memaksa golongan petani ini
memilih sistem kewangan yang sedia ada di kawasan setempat mereka pada ketika
itu. Antara sistem dan sumber pinjaman kewangan yang terdapat di kawasan luar
bandar pada ketika itu adalah sistem padi kunca atau padi ratus. Sistem padi
ini adalah sistem dimana perjanjian antara petani dengan peminjam wang dimana
padi tersebut belum lagi ditanam tetapi ianya telah dijual. Sistem ini biasanya
berlaku di antara para petani dengan pekedai runcit, peminjam wang atau sahabat
handai.
koperasi pertama
telah ditubuhkan di kawasan Bandar iaitu Syarikat Bekerjasama Jimat Cermat
Pinjaman Wang Pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad. koperasi yang pertama
didaftarkan pada 21 Julai 1922. Koperasi tersebut kini dikenali sebagai
Koperasi Telekom Malaysia Berhad (KOTAMAS). Koperasi luar bandar yang pertama
didaftarkan adalah Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa Bekerjasama-sama Dengan
Tanggungan Berhad di Parit Buntar, Krian, Perak, yang didaftarkan pada 3
Disember 1923.
Negeri lain di
semenanjung Tanah Melayu telah mengambil langkah untuk mengadakan Undang-undang
Syarikat Kerjasama bagi negeri masing-masing. Antaranya negeri yang menubuhkan
kerjasama ini adalah negeri Kedah(1924), Perlis (1924), Johor(1927), Kelantan
(1934) dan Terengganu (1939). Tahun 1924 ini menyaksikan seorang anak melayu telah
dilantik sebagai Penolong Pendaftar Koperasi yang pertama iaitu Kapten Noor M.
Hashim. Pada tahun ini juga pejabat pendaftar Syarikat Kerjasama berpindah dari
Taiping ke kuala Lumpur. 3 Disember 1924 telah tertubuhnya koperasi luar Bandar
yang pertama yaitu Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa Bekerjasama dengan
Tanggungan Berhad di Parit Buntar, Krian, Perak. Pertubuhan ini lebih tertumpu
di kawasan penanaman padi. Pada 1938 sebanyak 76 koperasi jenis kredit telah
ditubuhkan dengan keanggotaan seramai 30,626 orang dan yuran sebanyak RM 6.4
juta. Jumlah koperasi ini terus berkembang pada 1939 iaitu sebanyak 515 buah
kopersai telah ditubuhkan. Namun pergerakkan koperasi menjadi tidak aktif pada
tahun 1941 sehingga 1945 akibat Perang Dunia Kedua.
Gerakan koperasi
di Malaysia bergiat aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi; di antaranya
seperti kredit, pengguna, pengisaran padi, perumahan, pembangunan tanah,
kenderaan dan pengangkutan, pembalakan, kontraktor, perindustrian kecil dan
insurans.
Keanggotaan koperasi
terdiri daripada kakitangan kerajaan, badan berkanun, kakitangan swasta,
pesara, siswazah, pelajar sekolah, penduduk taman perumahan, peniaga kecil,
nelayan, petani, pekerja ladang, kumpulan profesional dan sebagainya.
Gerakan koperasi
menunjukkan pertumbuhan positif dari setahun ke setahun. Dalam tempoh lima
tahun (2005 – 2009), bilangan koperasi telah meningkat pada kadar purata 9.4%
setahun, keanggotaan 4.7%, modal syer 8.2%, aset 20.8% dan perolehan 17.0%
setahun. Pada tahun 2009, terdapat 7,215 koperasi berdaftar dengan keanggotaan
seramai 6.78 juta orang, modal syer berjumlah RM8.97 bilion dan aset bernilai
RM65.0 bilion. Melalui sumber dan kekuatan kewangan ini, koperasi telah dapat
menjana perolehan berjumlah RM8.92 bilion bagi tahun 2009.
STRUKTUR
PERTUMBUHAN KOPERASI DI MALAYSIA
Struktur koperasi
terbahagi kepada tiga lapisan seperti struktur piramid iaitu koperasi asas yang
mewakili lapisan pertama,koperasi menengah mewakili lapisan pertengahan dan
koperasi atasan yang mewakili lapisan teratas.
a) Koperasi
asas
· Keanggotaannya adalah terdiri daripada individu dan koperasi asas memberikan perkhidmatan kepada anggotanya secara lansung.Saiz koperasi adalah bergantung kepada keluasan kawasan operasi koperasi tersebut.
b) Koperasi
menengah
·
Keanggotaannya adalah kepada koperasi asas sahaja.
·
Pergabungan koperasi asas mewujudkan penggembelengan sumber
seperti sumber modal yang tidak mampu dibuat secara persendirian.
c) Koperasi
atasan
·
Merupakan pertubuhan kebangsaan yang dikenali sebagai badan puncak
koperasi yang terdiri dari pada koperasi asas dan koperasi menengah bagi
menjalankan operasi secara besar-besaran. Sebagai contoh ANGKASA telah di
daftarkan pada 12 mei 1972 yang diiktiraf kerajaan sebagai badan yang mewakili
pergerakan koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
FUNGSI &
AKTIVITI KOPERASI
a. Fungsi
kewangan & perbankan
Koperasi dengan
fungsi kewangan dan perbankan telah mempelopori perkembangan gerakan koperasi
sejak tahun 1920an. Koperasi fungsi ini menjalankan aktiviti kewangan iaitu
menyediakan pinjaman kepada anggota pada kadar faedah yang berpatutan. Aktiviti
lain di bawah fungsi ini ialah pajak gadai secara islam (Ar-Rahnu), pelaburan
dan perkhidmatan insuran. Anggota-anggotanya adalah terdiri daripada mereka
yang bergaji tetap terutamanya di sektor awam, badan berkanun dan swasta. Pada
masa ini 2 buah koperasi yang khusus menjalankan fungsi perbankan
iaitu Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank Persatuan
Malaysia Berhad.
b. Fungsi
perumahan
Tumpuan koperasi
jenis ini ialah menjalankan projek-projek perumahan untuk anggota-anggotanya.
Kebanyakan projek bertumpu kepada rumah berkos rendah dan sederhana. Harga
jualan rumah-rumah ini adalah di dalam lingkungan keupayaan anggota dan pada
umumnya sekitar 20% hingga 30% lebih rendah daripada harga yang lazimnya
ditawarkan di pasaran.
c. Fungsi
penggunaan
Tujuan utama
koperasi fungsi pengguna adalah untuk membantu anggota-anggotanya mendapatkan
barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. Di antara aktiviti yang
dijalankan oleh koperasi ini adalah seperti pasar mini, pasaraya, kedai runcit,
stesen minyak, kedai alatan rumah dan lain-lain.
Koperasi fungsi
pengguna di peringkat sekolah pula diperkenalkan dengan tujuan untuk menanam
sifat berjimat-cermat dan memupuk asas keusahawanan di kalangan pelajar. Di
antara aktiviti utama yang dijalankan ialah mengusahakan kantin sekolah, kedai
buku, kedai dobi dan kelas komputer.
d. Fungsi
pengangkutan
Sebahagian besar
koperasi fungsi pengangkutan adalah terdiri daripada koperasi di rancangan
pembangunan tanah seperti FELDA, RISDA dan FELCRA yang menjalankan aktiviti
mengangkut hasil pertanian ke kilang pemprosesan. Selain daripada koperasi
peserta rancangan, koperasi lain yang menjalankan fungsi pengangkutan adalah
seperti koperasi pengusaha teksi, pengusaha bas dan lori.
Referensi :
http://www.kompasiana.com/vlad/koperasi-di-berbagai-negara_5518130ca333117d07b662c6
https://anisahaseena.wordpress.com/2015/07/08/pembangunan-dan-prkembangan-koperasi-di-negara-berkembang-asia-pasifik-kecuali-indonesia/
